Dimuat Joglosemar, Senin 02 Juni 2008
Oleh:
Drs. Suharno, MM, Akuntan
Dosen Program Studi Akuntansi dan Magister Manajemen
Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
Selama memangku jabatan presiden SBY telah tiga kali menaikkan harga BBM. Dua kali pada tahun 2005 dan satu kali tahun 2008. Kenaikan kali ini agak berbeda. Tradisi yang berlaku selama ini bila pemerintah akan menaikan BBM biasanya diumumkan secara mendadak. Bila pun ada rumor hanya beberapa hari saja. Namun kali ini tidak. Wacana kenaikan harga BBM telah digulirkan beberapa pekan sebelumnya. Akibatnya banyak oknum yang tega memperkaya diri sendiri dengan melakukan penimbunan BBM sebanyak-banyaknya.
Di samping itu pemerintah nampak gampang dalam memutuskan BBM naik atau tidak. Tidak ada kejelasan waktu, kapan akan dinaikan. Sempat terlontar BBM dinaikan bulan Juni. Kemudian diralat akan dinaikan akhir Mei. Ternyata BBM naik lebih awal yakni Sabtu, 24 Mei 2008, pukul 00.00 WIB. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengumumkan premium yang semula Rp 4.500,00 menjadi Rp 6.000,00 perliter, solar dari Rp 4.300,00 menjadi Rp 5.500,00 perliter dan minyak tanah dari Rp 2.000,00 menjadi Rp 2.500,00 perliter.
Lamanya tarik ulur dalam memutuskan kenaikan harga BBM, telah membuka peluang munculnya aksi gelombang protes dan demo dari kalangan mahasiswa serta elemen masyarakat. Namun rupanya suara mahasiswa dan jeritan masyarakat, khususnya wong cilik tidak digubris sama sekali. Pemerintah memiliki kalkulasi sendiri, bila BBM tidak dinaikan APBN bisa jebol, roda pemerintahan dan pembangunan tidak jalan.
Padahal kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat saat ini berada di bawah titik nadir. Akibatnya bisa ditebak. Saat harga BBM betul-betul naik aksi demo dalam skala besar kembali marak di mana-mana. Sampai berdarah-darah dan menimbulkan korban luka-luka baik dikalangan mahasiswa dan polisi. Sebagaimana terjadi di Universitas Nasional (UNAS) dan berbagai daerah aksi demo berujung bentrok hebat antara mahasiswa dan polisi.
Padahal bila dibandingkan kenaikan BBM sebelumnya, yang pernah mencapai angka di atas 100 persen, kenaikan kali ini relatif lebih kecil hanya sekitar 28,7 persen. Namun mengapa reaksinya demikian besar dan disengkuyung hampir semua lapisan dan komponen masyarakat ? Apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat ?
Prosentase kenaikan BBM memang sepintas hanya di bawah 30 presen. Tetapi perlu diingat sebelum BBM naik, harga pangan dan sembako melambung sangat tinggi. Kenaikan harga komoditas tersebut, dampak dari krisis energi dan pangan yang saat ini sedang melanda dunia. Di sisi lain, pendapatan masyarakat tidak bertambah. Bahkan secara riil pendapatannya semakin berkurang dan tidak sebanding, serta tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang paling minimalis, sekalipun.
Melonjaknya harga yang terjadi secara beruntun dan bertubi-tubi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan hampir disemua komoditas ini, akan memicu laju inflasi. Dari fenomena yang berkembang, tingkat inflasi saat ini nampaknya sulit untuk dikendalikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa memicu terjadinya spiral inflation (spiral inflasi). Yakni inflasi yang menggelinding dan merembet kemana-mana, saling kejar mengejar.
Dampak Kenaikan BBM
Banyak pihak mempridiksi kenaikan BBM kali ini, akan memicu laju inflasi 2008 menembus angka dua digit mencapai di atas 11 persen. Menurut, Chatib Basri, inflasi akan bertambah 2,5-3 persen dari posisi inflasi April 2008 yang year on year sudah mencapai 8,96 persen, menjadi sekitar 11,44 persen. Laju inflasi yang tinggi, tidak hanya dialami Indonesia, namun telah menjadi tred ekonomi global. Direktur Pelaksana IMF Domonique Stauss-Kahn mengatakan, inflasi menjadi ancaman tambahan bagi dunia, di samping resesi ekonomi.
Penambahan inflasi 2,5-3 persen diperkirakan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1-0,2 persen, pertumbuhan ekonomi menjadi 5,8 hingga 5,9 persen. Padahal pemerintah mentarget APBN-P 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen. Turunnya pertumbuhan ekonomi otomatis menambah jumlah pengangguran.
Peneliti dari Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Reforminer Institute, sebagaimana dilansir Antara News, menghitung kemungkinan penambahan pengangguran per tahun bisa mencapai 16,92 persen. Salah satu penyebab membengkaknya jumlah pengangguran adalah faktor kenaikan harga solar.
Karena solar merupakan komponen penting dalam menjalankan industri baik dalam skala mikro, kecil, menengah dan besar. Dengan BBM naik 10 persen saja, dampak inflasi mencapai lebih dari delapan persen, pengangguran mencapai 5,6 persen. Bisa dibayangkan bila BBM naik 30 persen, maka pengangguran bisa meningkat 24 lipat.
Dapat dipastikan bila jumlah pengangguran meningkat, dengan sendirinya jumlah penduduk miskin juga meningkat. Kerawanan sosial dan kriminalitas pun juga cenderung akan mengalami peningkatan. Antisipasi menanggulangi masalah dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 100 ribu per bulan, bukan suatu penyelesaian yang bijaksana dan mendidik.
Karena pengucuran BLT hanya bermain pada tataran perbaikan sementara. Perbaikan daya beli sebagian rakyat, mestinya dilakukan dengan penataan sistem yang bisa menggerakkan perkembangan sektor riil agar bisa berjalan normal. Misalnya dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, melalui program padat karya. Serta memperbaiki iklim usaha yang kondusif bagi investor domestik maupun asing.
Melihat pengalaman sebelumnya pelaksanaan BLT banyak menimbulkan masalah akibat ketidakakuratan aparatur pemerintah dalam melakukan pendataan bagi mereka yang benar-benar harus dibantu. Hal ini pun nampaknya akan terulang kembali, karena acuan pembagian BLT masih menggunakan data BPS tahun 2005, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kondisi terkini.
Langkah Antisipasi
Mencengah terjadinya spiral inflation sangat penting. Menurut Ernest Hemingway, bahwa selain peperangan, inflasi adalah cara lain untuk menghancurkan suatu bangsa (M. Ikhsan Modjo, 2008). Alasannya, inflasi akan menggerogoti daya beli dan memiskinkan masyarakat. Inflasi juga mengakibatkan transfer kekayaan dari rakyat berpendapatan tetap, yang biasa hidup papa dan merana, ke pemerintah dan golongan kaya secara diam-diam dan tidak kasatmata.
Kesemua ini pada akhirnya berujung pada keraguan, ketidakpastian, serta ketidakpercayaan. Konsumen menjadi ragu antara menabung atau mengonsumsi. Pengusaha menjadi tidak pasti berinvestasi dan memulai usaha. Masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah atau sesama. Kondisi yang demikian akan berakibat buruk, bukan hanya pada perekonomian, tetapi juga dinamika dan modal sosial suatu bangsa.
Agar dampak kenaikan BBM tidak meluas menjadi bencana bagi perekonomian nasional serta memicu persoalan dan gejolak sosial yang lebih besar yang dapat membahayakan integritas berbangsa dan bernegara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis mengantisipasi laju inflasi. Dintaranya menjamin tersedianya kebutuhan sembako, pangan, BBM di masyarakat. Menindak dengan tegas oknum yang melakukan penimbunan barang.
Serta pemerintahan SBY-JK berfokus pada penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tidak hanya disibukan ritual tebar pesona, sekedar meraih simpati dan sensasi semata. Bukankah demikian ?
Bagaimana pendapat Anda ?
Oleh:
Drs. Suharno, MM, Akuntan
Dosen Program Studi Akuntansi dan Magister Manajemen
Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
Selama memangku jabatan presiden SBY telah tiga kali menaikkan harga BBM. Dua kali pada tahun 2005 dan satu kali tahun 2008. Kenaikan kali ini agak berbeda. Tradisi yang berlaku selama ini bila pemerintah akan menaikan BBM biasanya diumumkan secara mendadak. Bila pun ada rumor hanya beberapa hari saja. Namun kali ini tidak. Wacana kenaikan harga BBM telah digulirkan beberapa pekan sebelumnya. Akibatnya banyak oknum yang tega memperkaya diri sendiri dengan melakukan penimbunan BBM sebanyak-banyaknya.
Di samping itu pemerintah nampak gampang dalam memutuskan BBM naik atau tidak. Tidak ada kejelasan waktu, kapan akan dinaikan. Sempat terlontar BBM dinaikan bulan Juni. Kemudian diralat akan dinaikan akhir Mei. Ternyata BBM naik lebih awal yakni Sabtu, 24 Mei 2008, pukul 00.00 WIB. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengumumkan premium yang semula Rp 4.500,00 menjadi Rp 6.000,00 perliter, solar dari Rp 4.300,00 menjadi Rp 5.500,00 perliter dan minyak tanah dari Rp 2.000,00 menjadi Rp 2.500,00 perliter.
Lamanya tarik ulur dalam memutuskan kenaikan harga BBM, telah membuka peluang munculnya aksi gelombang protes dan demo dari kalangan mahasiswa serta elemen masyarakat. Namun rupanya suara mahasiswa dan jeritan masyarakat, khususnya wong cilik tidak digubris sama sekali. Pemerintah memiliki kalkulasi sendiri, bila BBM tidak dinaikan APBN bisa jebol, roda pemerintahan dan pembangunan tidak jalan.
Padahal kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat saat ini berada di bawah titik nadir. Akibatnya bisa ditebak. Saat harga BBM betul-betul naik aksi demo dalam skala besar kembali marak di mana-mana. Sampai berdarah-darah dan menimbulkan korban luka-luka baik dikalangan mahasiswa dan polisi. Sebagaimana terjadi di Universitas Nasional (UNAS) dan berbagai daerah aksi demo berujung bentrok hebat antara mahasiswa dan polisi.
Padahal bila dibandingkan kenaikan BBM sebelumnya, yang pernah mencapai angka di atas 100 persen, kenaikan kali ini relatif lebih kecil hanya sekitar 28,7 persen. Namun mengapa reaksinya demikian besar dan disengkuyung hampir semua lapisan dan komponen masyarakat ? Apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat ?
Prosentase kenaikan BBM memang sepintas hanya di bawah 30 presen. Tetapi perlu diingat sebelum BBM naik, harga pangan dan sembako melambung sangat tinggi. Kenaikan harga komoditas tersebut, dampak dari krisis energi dan pangan yang saat ini sedang melanda dunia. Di sisi lain, pendapatan masyarakat tidak bertambah. Bahkan secara riil pendapatannya semakin berkurang dan tidak sebanding, serta tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang paling minimalis, sekalipun.
Melonjaknya harga yang terjadi secara beruntun dan bertubi-tubi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan hampir disemua komoditas ini, akan memicu laju inflasi. Dari fenomena yang berkembang, tingkat inflasi saat ini nampaknya sulit untuk dikendalikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa memicu terjadinya spiral inflation (spiral inflasi). Yakni inflasi yang menggelinding dan merembet kemana-mana, saling kejar mengejar.
Dampak Kenaikan BBM
Banyak pihak mempridiksi kenaikan BBM kali ini, akan memicu laju inflasi 2008 menembus angka dua digit mencapai di atas 11 persen. Menurut, Chatib Basri, inflasi akan bertambah 2,5-3 persen dari posisi inflasi April 2008 yang year on year sudah mencapai 8,96 persen, menjadi sekitar 11,44 persen. Laju inflasi yang tinggi, tidak hanya dialami Indonesia, namun telah menjadi tred ekonomi global. Direktur Pelaksana IMF Domonique Stauss-Kahn mengatakan, inflasi menjadi ancaman tambahan bagi dunia, di samping resesi ekonomi.
Penambahan inflasi 2,5-3 persen diperkirakan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1-0,2 persen, pertumbuhan ekonomi menjadi 5,8 hingga 5,9 persen. Padahal pemerintah mentarget APBN-P 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen. Turunnya pertumbuhan ekonomi otomatis menambah jumlah pengangguran.
Peneliti dari Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Reforminer Institute, sebagaimana dilansir Antara News, menghitung kemungkinan penambahan pengangguran per tahun bisa mencapai 16,92 persen. Salah satu penyebab membengkaknya jumlah pengangguran adalah faktor kenaikan harga solar.
Karena solar merupakan komponen penting dalam menjalankan industri baik dalam skala mikro, kecil, menengah dan besar. Dengan BBM naik 10 persen saja, dampak inflasi mencapai lebih dari delapan persen, pengangguran mencapai 5,6 persen. Bisa dibayangkan bila BBM naik 30 persen, maka pengangguran bisa meningkat 24 lipat.
Dapat dipastikan bila jumlah pengangguran meningkat, dengan sendirinya jumlah penduduk miskin juga meningkat. Kerawanan sosial dan kriminalitas pun juga cenderung akan mengalami peningkatan. Antisipasi menanggulangi masalah dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 100 ribu per bulan, bukan suatu penyelesaian yang bijaksana dan mendidik.
Karena pengucuran BLT hanya bermain pada tataran perbaikan sementara. Perbaikan daya beli sebagian rakyat, mestinya dilakukan dengan penataan sistem yang bisa menggerakkan perkembangan sektor riil agar bisa berjalan normal. Misalnya dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, melalui program padat karya. Serta memperbaiki iklim usaha yang kondusif bagi investor domestik maupun asing.
Melihat pengalaman sebelumnya pelaksanaan BLT banyak menimbulkan masalah akibat ketidakakuratan aparatur pemerintah dalam melakukan pendataan bagi mereka yang benar-benar harus dibantu. Hal ini pun nampaknya akan terulang kembali, karena acuan pembagian BLT masih menggunakan data BPS tahun 2005, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kondisi terkini.
Langkah Antisipasi
Mencengah terjadinya spiral inflation sangat penting. Menurut Ernest Hemingway, bahwa selain peperangan, inflasi adalah cara lain untuk menghancurkan suatu bangsa (M. Ikhsan Modjo, 2008). Alasannya, inflasi akan menggerogoti daya beli dan memiskinkan masyarakat. Inflasi juga mengakibatkan transfer kekayaan dari rakyat berpendapatan tetap, yang biasa hidup papa dan merana, ke pemerintah dan golongan kaya secara diam-diam dan tidak kasatmata.
Kesemua ini pada akhirnya berujung pada keraguan, ketidakpastian, serta ketidakpercayaan. Konsumen menjadi ragu antara menabung atau mengonsumsi. Pengusaha menjadi tidak pasti berinvestasi dan memulai usaha. Masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah atau sesama. Kondisi yang demikian akan berakibat buruk, bukan hanya pada perekonomian, tetapi juga dinamika dan modal sosial suatu bangsa.
Agar dampak kenaikan BBM tidak meluas menjadi bencana bagi perekonomian nasional serta memicu persoalan dan gejolak sosial yang lebih besar yang dapat membahayakan integritas berbangsa dan bernegara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis mengantisipasi laju inflasi. Dintaranya menjamin tersedianya kebutuhan sembako, pangan, BBM di masyarakat. Menindak dengan tegas oknum yang melakukan penimbunan barang.
Serta pemerintahan SBY-JK berfokus pada penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tidak hanya disibukan ritual tebar pesona, sekedar meraih simpati dan sensasi semata. Bukankah demikian ?
Bagaimana pendapat Anda ?
No comments:
Post a Comment